Kabar Gembira! Penyediaan Formasi PPG di buka Kembali
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utara, Dondokambey, dan Walikota Manado, Andrei Angouw, pada Kamis (5/10) di Manado.
Permasalahan dalam Penempatan Guru
Nunuk Suryani, Dirjen GTK, menggambarkan situasi yang dihadapinya di Sulawesi Utara. Dia mencatat adanya kekosongan posisi pengawas sekolah. Selain itu, 17 individu yang telah lulus uji kompetensi harus ditempatkan, dengan 15 di tingkat provinsi dan 2 lainnya di tingkat kota. Mereka, setelah menyelesaikan pelatihan dari Diklat Calon Pengawas (Cawas) Badan Kepegawaian Negara (BKN), masih diharuskan melewati uji kompetensi tambahan jika ingin diangkat sebagai pengawas.
Baca juga : ASN 2023: Kesetaraan PNS dan PPPK Terwujud, Apa Nasib Tenaga Honorer?
Upaya Meningkatkan Kualitas Pengawas Sekolah
Nunuk Suryani menjelaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengawas sekolah yang diangkat memiliki kompetensi dan kualitas yang memadai.
Kendala Jumlah Pegawai di Pulau-Pulau Terpencil
Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara, menegaskan bahwa mereka telah melaksanakan program pendidikan selama dua minggu. Namun, tantangan utamanya adalah keterbatasan jumlah pegawai negeri di pulau-pulau tersebut, sehingga memerlukan tambahan pegawai untuk menjaga kelancaran pendidikan.
Mau Sertifikat 34 JP : Inovasi Pembelajaran Digital dalam Kurikulum Merdeka
Solusi melalui Insentif untuk Guru di Daerah 3T
Nunuk Suryani menambahkan bahwa solusi yang telah diterapkan mencakup langkah-langkah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbudristek). Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah penempatan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) adalah dengan memberikan insentif sebagai pendorong.
Baca juga :Kemenag Menggelar Uji Kompetensi Antarinstansi: Menguji Potensi Baru PNS
Daya Tarik bagi Guru di Daerah 3T
Nunuk Suryani menyebutkan bahwa guru yang bersedia ditempatkan di daerah 3T akan menerima insentif seperti fasilitas rumah dinas dan kesempatan kenaikan pangkat istimewa. Semua ini dirancang untuk menarik minat guru untuk mengabdikan diri di daerah-daerah yang membutuhkan pendidikan berkualitas.
Masa Depan Penempatan Guru Honorer
Nunuk Suryani berharap bahwa mulai tahun 2024, tidak akan ada lagi rekrutmen guru honorer. Sebagai alternatif, program PPG Prajabatan harus terus berjalan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan formasi guru yang akan pensiun. Meskipun tidak ada pemaksaan untuk hanya menerima peserta asli daerah, Kemendikbudristek akan terus berusaha secara konsisten menyediakan penggantian dengan memberikan insentif sebagai dorongan. Semua tindakan ini di lakukan untuk memastikan bahwa standar nasional dalam pendidikan tetap terjaga.
Pejabat yang Mendampingi Kunjungan Kerja
Kunjungan ini juga di hadiri oleh beberapa pejabat, termasuk Sesditjen GTK, Temu Ismail; Direktur Guru Paud Dikmas, Santi Ambarrukmi; Direktur Guru Dikdas, Rachmadi Widdiharto; Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru, Adhika Ganendra; Plt. Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Kasiman; Kepala BGP Sulawesi Utara; Arianto Batara; Kepala BPMP Sulawesi Utara, Febry H.J. Dien ST; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Femmy J. Suluh; Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Steven Tumiwa.
Saya Guru PPPK Tahap 1 guru di SMP N.3Tanjung Morawa dan golongan IX ( III.A) yg sdh mengabdi 30 Thn sebelum PPPK Tapi saya blm Sertifikasi dan usia saat ini sdh 56 Thn dan Thn 2027 dan habis masa kontrak PPPK mohon dan apakah saya di permudah utk sertifikasi Trimks