Materi Seminar Penyusunan SKP 29 November 2023

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan serangkaian peraturan untuk memberikan dasar hukum yang kuat terkait dengan jabatan fungsional, penilaian, penetapan, dan integrasi angka kredit pejabat fungsional, serta pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mana

jemen kepegawaian, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi pengembangan karier ASN. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum utama dalam hal ini adalah:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar terkait jabatan fungsional, termasuk kriteria, tugas, tanggung jawab, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional. Peraturan ini menjadi landasan utama dala

m menentukan jabatan fungsional dalam struktur kepegawaian.

2. Surat Edaran Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi Berdasarkan

Surat edaran ini memberikan panduan mengenai penilaian kinerja dan penetapan angka kredit pejabat fungsional selama masa transisi. Integrasi angka kredit menjadi hal yang krusial dalam menentukan perkembangan karier ASN.

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional

Peraturan ini merinci tata cara perhitungan angka kredit, proses kenaikan pangkat, dan penentuan jenjang jabatan fungsional. Dengan demikian, ASN dapat lebih jelas mengetahui parameter yang digunakan dalam penilaian dan peningkatan karier mereka.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan ini memberikan pedoman terkait pengelolaan kinerja pegawai ASN secara menyeluruh. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja pegawai diatur dalam peraturan ini, yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kinerja modern.

Dengan dasar hukum yang kuat dari peraturan-peraturan tersebut, penerapan Penilaian Kinerja (PAK) yang terintegrasi dengan Surat Keputusan Pegawai (SKP) menjadi suatu keharusan. Hal ini membantu menciptakan sistem manajemen kepegawaian yang transparan, adil, dan berorientasi pada pengembangan potensi pegawai. Peraturan MenPAN-RB Tentang Jabatan Fungsional dan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) memiliki peran penting dalam mengatur aspek-aspek krusial terkait dengan kepegawaian di sektor publik. Dalam konteks ini, Peraturan MenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 menjadi landasan hukum yang mengatur sejumlah aspek vital, meliputi:

1. Kedudukan dan Tanggung Jawab, Tugas, dan Klasifikasi Jabatan Fungsional (JF)

Permen PANRB ini memberikan landasan mengenai posisi, tanggung jawab, serta klasifikasi jabatan fungsional. Hal ini memberikan arah yang jelas terkait dengan peran dan fungsi setiap jabatan fungsional.

2. Kategori dan Jenjang Jabatan Fungsional

Peraturan ini merinci kategori dan jenjang jabatan fungsional, membantu dalam memahami struktur dan hirarki dalam jabatan fungsional.

3. Pengusulan dan Penetapan Jabatan Fungsional

Proses pengusulan dan penetapan jabatan fungsional diatur dengan rinci untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penempatan jabatan.

4. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Prosedur pengangkatan dalam jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pejabat fungsional.

5. Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Peraturan ini menetapkan mekanisme pengelolaan kinerja pejabat fungsional, termasuk dalam hal penyusunan dan pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

6. Kenaikan Pangkat

Prosedur dan kriteria kenaikan pangkat dijelaskan secara detail, memberikan petunjuk bagi pegawai yang ingin meningkatkan karier mereka.

7. Penghentian dari Jabatan Fungsional

Pengaturan mengenai penghentian dari jabatan fungsional juga diatur dengan tujuan menjaga kedisiplinan dan kinerja aparatur.

8. Kompetensi

MenPAN-RB mengatur mengenai kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan fungsional, memastikan bahwa pejabat yang diangkat memiliki kualifikasi yang sesuai.

9. Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina

Peraturan ini menetapkan peran dan tugas instansi pembina untuk memastikan pembinaan dan pengembangan pegawai yang optimal.

10. Organisasi Profesi

Mengatur mengenai organisasi profesi, memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pejabat fungsional.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Ekspektasi Kinerja

Dalam konteks penilaian kinerja pegawai, SKP menjadi instrumen utama yang menggambarkan ekspektasi kinerja yang harus dicapai oleh pegawai setiap tahun. Ekspektasi kinerja diartikan sebagai harapan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, memberikan pedoman yang jelas untuk pengembangan karier dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan MenPAN-RB ini, diharapkan manajemen kepegawaian dapat berjalan efisien dan efektif, memberikan arah yang jelas bagi pegawai dalam pengembangan karier dan peningkatan kinerja mereka sesuai dengan tuntutan jabatan fungsional yang diemban.

Seminar online : Pembuatan Karya Inovasi MPI untuk Pengembangan Keprofesian Berlanjutan (PKB)

Rencana Hasil Kerja: Meningkatkan Kinerja Melalui Indikator Kinerja Individu

Rencana Hasil Kerja (RHK) adalah dokumen strategis yang merinci tugas, target, dan indikator kinerja seorang pegawai. Dokumen ini menjadi panduan bagi pegawai dalam menentukan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dan memberikan kontribusi maksimal dalam lingkup pekerjaannya. Dalam konteks ini, indikator kinerja individu memegang peran kunci dalam mengukur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Individu: Kunci Keberhasilan Rencana Hasil Kerja

Indikator kinerja individu adalah tolok ukur konkret yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai. Dalam konteks RHK, indikator tersebut mencakup empat aspek utama:

a. Kuantitas

Kuantitas mengacu pada jumlah pekerjaan atau hasil yang dihasilkan oleh seorang pegawai. Indikator ini membantu menentukan seberapa produktif seorang pegawai dalam mencapai targetnya.

b. Kualitas

Kualitas merujuk pada tingkat keunggulan atau standar hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai. Indikator ini menilai sejauh mana pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

c. Waktu atau Kecepatan Penyelesaian

Aspek ini berkaitan dengan seberapa cepat seorang pegawai dapat menyelesaikan tugas atau proyek yang diberikan. Indikator ini penting untuk mengukur efisiensi kerja.

Baca juga : Tata Cara Pengisian SKP di Aplikasi e-Ekinerja BKN untuk ASN P3K dan PNS 2023

d. Biaya

Indikator biaya mencakup kemampuan seorang pegawai untuk mengelola anggaran yang di berikan untuk mencapai hasil kerja. Hal ini penting dalam konteks efisiensi penggunaan sumber daya.

Penerapan Indikator Kinerja Individu dalam RHK

Dalam menyusun RHK, setiap tugas dan target yang ditetapkan harus di hubungkan dengan indikator kinerja individu yang spesifik. Proses ini membantu pegawai dan atasan dalam memahami ekspektasi yang jelas dan memberikan dasar untuk penilaian kinerja yang objektif.

Adapun langkah-langkah penerapan indikator kinerja individu dalam RHK melibatkan:

1. Identifikasi Tugas dan Target: Jelaskan dengan jelas tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan target yang harus dicapai oleh pegawai.

2. Pilih Indikator yang Relevan: Pilih indikator kinerja individu yang paling relevan untuk setiap tugas dan target yang telah ditetapkan.

3. Tentukan Standar Kinerja: Tetapkan standar atau tingkat pencapaian yang diharapkan untuk setiap indikator, sesuai dengan tujuan organisasi dan kebutuhan pekerjaan.

4. Monitor dan Evaluasi: Lakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja individu. Evaluasi secara rutin diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuan.

Dengan menerapkan indikator kinerja individu dalam RHK, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih terarah, memotivasi pegawai untuk mencapai target, dan memastikan pencapaian kinerja yang optimal sesuai dengan ekspektasi perusahaan.

Download Materi Pertemuan Kedua : Download Now

TIPS MENYUSUN SKP PADA TRIWULAN 4 TAHUN 2023