Kemudahan dalam Pengelolaan Kinerja Guru Melalui PMM

Pada awal semester dua, yang bersamaan dengan bulan Januari 2024, seluruh guru dan kepala sekolah yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah binaan pemerintah daerah akan melaksanakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar.

Platform ini terintegrasi dengan e-Kinerja Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Seringkali, saat membicarakan pengelolaan kinerja, kita teringat pada administrasi yang kompleks namun minim dampak pada kualitas pembelajaran siswa. Namun, hal ini tidak berlaku pada pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar.

Dalam sebuah webinar sosialisasi pengelolaan kinerja, penggunaan platform Merdeka Mengajar memberikan alat bantu yang mempermudah guru dalam menetapkan sasaran kinerja yang lebih sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya, dengan dampak positif pada pembelajaran di kelas.

baca juga : cara sukses mendapat sertifikat di PMM 

Platform merdeka mengajar memberikan beberapa kemudahan dalam pengelolaan kinerja guru, yaitu meliputi:

Perencanaan yang Praktis

Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada satu indikator rekomendasi, berdasarkan capaian rapor pendidikan. Hal ini mempermudah dan meringankan beban administrasi dalam bentuk dokumen.

Pelaksanaan yang Relevan: Pada tahap pelaksanaan, yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui observasi, kegiatan mengajar di kelas menjadi lebih relevan.

Penilaian dan Apresiasi

Tahap penilaian akan memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran siswa, sambil memberikan apresiasi kepada guru sesuai dengan kinerja dan kompetensinya.

baca juga : workshop praktik membuat aksi nyata di PMM

Siklus yang Jelas

Siklus pengelolaan kinerja lebih terstruktur, dengan tahapan perencanaan pada bulan Januari dan Juli, pelaksanaan pada bulan Februari sampai Mei dan Agustus sampai November, serta penilaian pada bulan Juni dan Desember.

Integrasi dengan e-Kinerja BKN

Pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar sudah terintegrasi dengan e-Kinerja BKN, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengisi SKP melalui e-Kinerja BKN.

Guru non-ASN juga dapat menggunakan fitur ini sebagai media dalam mengefektifkan kualitas belajar di kelas.

Guru non-ASN dalam melaksakan perencanaan pengelolaan kinerja hingga tanggal 31 Januari 2024, memberikan kesempatan untuk mendiskusikan rencana kinerja bersama kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan.