Mardani Ali menawarkan solusi bagi para tenaga honorer yang belum diverifikasi oleh BKN.
Mardani Ali memberikan langkah bijak kepada para tenaga honorer yang belum mendapatkan verifikasi resmi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara).
Dewan Legislatif di Komisi II dengan gigih terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer.
Masih ada banyak tenaga honorer yang belum mendapatkan verifikasi resmi dari BKN.
Baca Juga: Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa para tenaga honorer akan menerima gaji bulanan dari negara. Silakan cek daftarnya di sini.
Namun, agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), salah satu persyaratannya adalah mendapatkan verifikasi dari BKN terlebih dahulu.
Pemerintah berencana mengatur status tenaga honorer dengan memberikan kesempatan untuk menjadi PPPK baik secara penuh maupun paruh waktu.
Namun, penting untuk diingat bahwa tenaga honorer yang bercita-cita menjadi PPPK penuh waktu harus mengikuti seleksi CASN 2024.
Rekrutmen CASN 2024 tidak hanya bertujuan untuk menata tenaga honorer, tetapi juga untuk memberikan kesempatan yang adil bagi mereka.
Pemerintah akan menetapkan alokasi formasi khusus untuk tenaga honorer dalam CASN 2024 tanpa mempengaruhi kesempatan bagi lulusan baru.
Proses seleksi bagi tenaga honorer dalam CASN 2024 akan berbeda karena akan menggunakan sistem peringkat daripada batas kelulusan.
Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tenaga honorer sebelum akhir tahun 2024.
Bagi honorer yang tidak berhasil lolos dalam seleksi CASN 2024, akan dialihkan terlebih dahulu menjadi PPPK paruh waktu dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang sedang disusun oleh pemerintah.
Tenaga honorer yang belum diverifikasi oleh BKN dapat menghubungi call center BKN untuk menanyakan status verifikasi data pribadi mereka.
Honorer dapat mencantumkan nama lengkap beserta NIP mereka untuk memeriksa status verifikasi BKN.
Jika data honorer belum terverifikasi oleh BKN, Mardani Ali menganjurkan agar mereka berkumpul bersama honorer lain yang mengalami hal serupa.
DPR akan mengadakan rapat terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat umum, termasuk honorer, yang dapat diikuti dengan mengirimkan surat permohonan ke DPR terlebih dahulu.
Demikianlah pesan dari Mardani Ali kepada para honorer yang masih menunggu verifikasi dari BKN.
