Kontroversi Penghapusan 4 Tunjangan PNS
“Keputusan drastis Pemerintah Indonesia untuk menghapus empat tunjangan vital PNS melalui penerapan skema pembayaran gaji tunggal ‘single salary’ telah menghadirkan dilema mendalam di kalangan para pegawai negeri ini, yang sejak lama mengandalkan tunjangan-tunjangannya dalam mengelola penghasilan mereka.”
Skema single salary adalah sistem pembayaran gaji tunggal yang akan diterapkan untuk PNS yang masih aktif bekerja. Selama ini, PNS telah menerima berbagai tunjangan yang jumlahnya bahkan melebihi gaji pokok mereka. Yang membuat situasi semakin rumit adalah bahwa pemberian tunjangan tidak mempertimbangkan kinerja seorang PNS, sehingga baik yang rajin maupun yang tidak rajin tetap menerima tunjangan dengan jumlah yang sama.
Bagus Adhi Mahendra Putra, seorang anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Golkar, dengan tegas mendukung penghapusan bertahap tunjangan PNS dalam skema single salary. Tindakan ini mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang dampak besar yang akan terjadi pada keuangan dan kesejahteraan para PNS.
Empat tunjangan yang hapus dalam skema single salary ini mencakup:
1. Tunjangan Kinerja (Tukin):
Tunjangan kinerja adalah salah satu tunjangan terbesar yang diterima oleh PNS, bahkan mungkin lebih dari dua kali lipat gaji pokok mereka. Penghapusan tunjangan ini akan memberikan dampak signifikan pada penghasilan PNS.
2. Tunjangan Istri:
Tunjangan istri di berikan kepada PNS sebesar 10 persen dari gaji pokok mereka, terlepas dari golongan atau pangkat mereka.
3. Tunjangan Anak:
Besaran tunjangan anak PNS adalah 2 persen dari gaji pokok per bulan. Ini adalah salah satu tunjangan yang memberikan dukungan kepada PNS dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
Baca artikel terbaru
Kementerian Agama Berikan 98.972 SK Inpassing untuk Guru Madrasah Non-ASN
Apresiasi Kemendikbud!Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
Sri Mulyani Menetapkan Peningkatan Gaji PNS dan PPPK Sesuai Masa Kerja
4. Tunjangan Pangan atau Beras:
Tunjangan ini berupa beras sebanyak 10 kg per bulan, memberikan tambahan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pangan PNS dan keluarganya.
Keputusan pemerintah untuk menghapus tunjangan-tunjangan ini dalam skema single salary merupakan langkah yang kontroversial, mengingat banyak PNS yang telah mengandalkan tunjangan ini dalam penghasilan mereka. Penghapusan tunjangan ini juga menghadirkan pertanyaan tentang bagaimana kinerja PNS akan di nilai dan bagaimana sistem insentif akan di terapkan di masa depan.
Namun, Bagus Adhi Mahendra Putra menegaskan perlunya perubahan ini secara bertahap, sehingga dampaknya bisa meminimalkan. Kedepannya, perubahan ini akan mempengaruhi banyak aspek dalam birokrasi PNS, dan akan menarik perhatian dari berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen pemerintahan.
Baca juga : Projek P5 Kewirausahaan Digital Berbasis Affiliasi
Comments 3